GLOBALIASI

Globilisasi
Daya dan upaya dalam memerangi Kemiskinan, diperlukan komitmen global yang erat kaitannya konsepsi kebijakan internasional dalam payung lembaga PBB. Dari 177 negara sepaham dalam penerapan globlisasi, dimana kesiapan Indonesia tidak mempunyai nilai tawar untuk menerapkan konsep globalisasi dan merupakan suatu harga mati yang dilaksanakan, dengan realitas Kemiskinan, dimana jurang antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang sangat melebar, secara dramatis hanya dalam beberapa tahun pada awal kesepakatan MDGs (Mellenium Devolement Goals), 80 % penduduk dunia hidup tanpa kebutuhan dasar, sebelumnya mari kita kaji terlebih dahulu pengertian dari globalisasi adalah sebagai berikut : Globalisasi adalah suatu konsep geopolitik, teknologi, ekonomi dan budaya, Ohmae (1991), Globaliasi diproyeksikan, dimana kedekatan suatu negara dengan negara lain, tidak mempunyai batas ruang dan waktu untuk mendapatkan atau menerima akses politik, teknologi, ekonomi, informasi, sosial dan budaya, dan semua negara wajib membuka diri dalam membuat konsep deregulasi atau kebijakan publik, yang memungkinkan negara lain dapat mengaksesnya. Tetapi komitmen yang dibangun seharusnya mencerminkan pola hubungan yang sejajar antara negara berkembang dan negara maju. Negara maju memiliki "utang" sejarah dengan negara-negara berkembang yang harus dilunasi dalam membantu bergulirnya modal negara maju ke negara berkembang, sebagai wujudnya diluncurkannya MDGs bagi negara berkembang atau miskin.Namun program tersebut menuai kritik yang sangat pedas dari berbagai kalangan akedemisi dan dari paradigma pembangunan :
Upaya mengakhiri kemiskinan dunia melalui MDGs adalah utopia dan Mengkritik Jeffrey Sachs sebagai “intelectual leader of utopian” (William Easterly dari New York University).

Pada abad 20 dicanangkannya 8 (delapan) komitmen MDGs pada tahun 2000, diantaranya 1) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan 2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua, 3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, 4) Menurunkan Angka Kematian Anak, 5) Meningkatkan Kesehatan Ibu, 6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya, 7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan 8) Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan.

”Manusia pada dasarnya tercipta dan dilahirkan untuk menjadi miskin”, kemiskinan di masyarakat di ibaratkan bagi seorang bayi yang baru lahir telanjang dan tidak mengetahui kehidupan yang akan datang. Contoh kemiskinannya adalah, miskin bahasa, miskin penglihatan, miskin pengetahuan, miskin materi, dan semua orang pasti mengalami kondisi lahiriya.
Upaya tersebut dipandang oleh banyak kalangan sebagai proyek yang terlalu utopia (hayalan tanpa akhir), apa bila kemiskinan diibaratkan suatu bayi memang terjadi pembenaran bahwa proyek kemiskinan hanyalah utopia dari pemangku kepentingan (interested), dimana dengan pola pelaksanaannya melalui PNPM Mandiri, terlihat pada fakta sebelumnya, sampai dengan tahun ketuju sejak MDGs dideklarasikan, tak ada terobosan berarti dari negara-negara maju guna mengangkat harkat hidup dan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang khususnya Indonesia, lihat tabel I kemiskinan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).




Lembaga Globalisasi

1. Word Bank
Bank Dunia merupakan visi dari negara modern yang dirumuskan oleh pejabat-pejabat Amerika Serikat di awal tahun 1940an, dengan mempertimbangkan hanya satu dari banyak lembaga di “paket rencana” yang pada akhirnya membentuk International Monetary Fund (IMF). Selanjutnya kepemilikan bank dunia mulai berkembang ke negara modern lainnya, namun mayoritas tugal kepelikan sahamnya 30% dimilik oleh Amerika. Bank Dunia atau the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) – saat ini populeritas disebut WB menjadi primadona bagi negara miskin atau berkembang, dalam menyelesaikan permasalah yang pelik yaitu kemiskinan. Berkembangnya institusi bantuan bagi negara berkembang yang ditimpat oleh jerat kemiskinan atau kelaparan, oleh karena institusi tersebut tergabung dalam payung kebijakan PBB, sehingga Bank Dunia terus memperluas pengaruh dan bidang operasionalnya selama dua dasawarsa terakhir. Sejak tahun 1968 the IBRD telah melipatgandakan jumlah pinjaman tahunannya kepada negera berkembang yang di dalamnya tertera tinta emas nama negara kita Indonesia.
2. International Monetery Fund (IMF)
Dana Moneter Internasional adalah pemerintahan supranational yang paling berkuasa di dunia saat ini. Sumber-sumber yang mengatur dan kemampuan untuk mencampuri urusan dalam negeri dari negara peminjam memberikan otoritas yang hanya dapat dimimpikan oleh United Nation (PBB). Hanya pembentukan militer AS dengan tentara sekutunya yang dapat menyaingi IMF sebagai institusi utama dari imperialisme di dunia saat ini, dan fungsi mereka saling melengkapi. Disiplin yang dijatuhkan oleh IMF sering kali menghapuskan kebutuhan intervensi militer secara langsung dalam rangka menyediakan iklim yang bersahabat untuk investasi asing. Jika pemerintah tidak ingin mendapat saran dari IMF, maka akan ada sangsi berat karena ketidakmampuan mendapatkan hutang dari manapun dari negara-negara kapitalis. Biasanya, pada kasus seperti itu, kesulitan negara yang menentang menderita karena disalahkan pada kebijaksanan “sosial” mereka, dan bukan pada hutang yang membebani dan bantuan yang dihentikan. IMF dan World Bank, bagaikan sekeping dua sisi mata uang
Banyak suatu kalangan paradigma pembangunan atau penulis, bahwa WB adalah : 1. Teroris kemiskinan bagi negara berkembanga.2. Kolonialisme modern.3. Persekokolan pemilik kapital, dalam mengakumulasikan modol negara modern kepada negara berkembang atau terbelakang.

Dimana kita harus menempatkan atau memporsikan WB dan IMF saat ini pada tatanan positf thingking, dalam mengurangi angka kemiskinan di indonesia, yang perlu kita cermati adalah kinerja dari pemerintahan, yang di dalam terdapat birokrasi yang haus akan kekuasan dan jabatan, sehingga dibutuhkan perubahan pola pikir (work frame) ataupun reformasi birokrasi, dimana dulunya memerintah masyarakat dengan tangan besi, saat ini menjadi pelayan masyarakat miskin, ataupun menjadikan tonggak birokrasi suatu gerakan moral kemiskinan.